Pertikaian UUPA Dengan UU Sektoral PSDA

Bagikan:
Henry Sinaga

Oleh: Dr Henry Sinaga, SH., SpN, MKn.

Di Indonesia saat ini sedang berlangsung pertikaian (disharmoni, tumpang tindih, berjalan sendiri-sendiri, saling mempertontonkan ego sektoral) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA (berlaku 24 September 1960) dengan sejumlah Undang-Undang Sektoral Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (UU Sektoral PSDA) di Indonesia.

Yang dimaksud dengan UU Sektoral PSDA antara lain ialah undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan mineral dan batubara, undang-undang minyak dan gas bumi, undang-undang sumber daya air, undang-undang perikanan, undang-undang penataan ruang, undang-undang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Pertikaian antara UUPA dengan UU Sektoral PSDA itu terjadi paling tidak dalam 3 (tiga) hal yaitu orientasi (konservasi dan eksploitasi), keberpihakan (pro rakyat dan pro kapital) dan pengakuan/penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

UUPA lebih berorientasi kepada konservasi (pemeliharaan), lebih berpihak kepada rakyat dan mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, sedangkan UU Sektoral PSDA lebih berorientasi kepada eksploitasi (pemanfaatan), lebih berpihak kepada kapital (pemodal/investor) dan kurang menghormati dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pertikaian antara UUPA dengan UU Sektoral PSDA ini disadari atau tidak, telah menimbulkan dampak terhadap rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya pertikaian antara UUPA dengan UU Sektoral PSDA adalah karena UUPA dan UU Sektoral PSDA tidak memiliki prinsip yang sama. Perbedaan prinsip terjadi karena UUPA dalam kedudukannya sebagai induk bagi UU Sektoral PSDA tidak dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan/penyusunan UU Sektoral PSDA (UUPA mengklaim bahwa dirinya adalah dasar bagi penyusunan atau pembentukan UU Sektoral PSDA di Indonesia).

Ada 4 (empat) faktor penyebab UUPA tidak dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan/penyusunan UU Sektoral PSDA. Keempat faktor tersebut ialah : faktor politis, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor ekonomi.

Faktor politis yakni bahwa UUPA dituding adalah produk politik hukum Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya dianggap tabu dan dianggap tidak satu sistem dengan undang-undang sektoral pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sementara itu faktor yuridisnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sudah tidak mengenal lagi nomenklatur/terminologi/istilah Undang-Undang Pokok atau Undang-Undang Induk.

Selanjutnya sebagai faktor sosiologis bahwa UUPA dinilai telah mengalami kegagalan sebagai undang-undang pokok / undang-undang induk, dan UUPA dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman.

Bagikan: