UMK Kota Siantar Diusulkan Rp2,3 Juta

Bagikan:
Poltak Manurung

SIANTAR– Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker), Poltak Manurung mengusulkan Upah Minimal Kota (UMK) Pematangsiantar untuk tahun 2019 sebesar Rp2.305.335. Angka ini meningkat dibandingkan dari tahun 2018 sebelumnya sebesar Rp2.113.779.

Poltak Manurung mengatakan, UMK tersebut tidak bisa di bawah besaran Upah Minimal Provinsi (UMP). Dalam hal ini, Pemko Pematangsiantar tinggal menunggu persetujuan Gubernur Sumatera Utara. Surat pengusulan sudah diserahkan beberapa hari yang lalu.

“Kita sudah sampaikan ke Gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk kemudian disampaikan dewan pengupahan Provinsi. Begitu suratnya dari Gubernur turun, maka akan kita sebarkan ke setiap perusahaan sekaligus sosialisasi agar perusahaan atau setiap yang mempekerjakan orang melaksanakan aturan itu sejak Januari tahun 2019,” katanya.

Dijelaskan Poltak, besaran UMK itu sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dan perhitungan pengupahan dihitung dari besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Sedangkan inflasi kita sudah mencapai 2,88 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen,” jelasnya.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan aturan, kata Poltak Manurung, pasti dikenakan sanksi. Itu sudah merupakan aturan, maka semua orang yang mempekerjakan orang lain wajib melaksanakannya.

“Kalau ada keluhan buruh karena tidak perusahaan melakukan ketentuan itu, maka Disnaker bekerjasama dengan UPT Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Kota Pematangsiantar akan melakukan tindakan. (ms)

Bagikan: