Pemko Sibolga Serahkan Ranperda PAPBD 2019, Defisit Rp1,5 Miliar

Bagikan:
Penyerahan Ranperda oleh Walikota Sibolga Drs Syarfi Hutauruk kepada ketua DPRD Sibolga Toni AL Tobing.

SIBOLGA- Pemerintah Kota Sibolga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda PAPBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2019, kepada DPRD Kota Sibolga dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sibolga, pada Senin (05/08/19) sore, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Sibolga.

Rapar Paripurna DPRD Sibolga dihadiri 17 orang dari 20 anggota DPRD Sibolga, dipimpin Ketua DPRD Sibolga Toni AL Tobing dan dihadiri Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk, Sekda Sibolga M Yusuf Batubara, Sekwan, para pimpinan SKPD, mewakili Forkopimda Sibolga, para camat dan lurah se Kota Sibolga.

Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dalam penyampaian Ranperda PAPBD TA 2019 mengatakan bahwa pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp672.973.628.679,58 berubah menjadi Rp644.397.098.605,97, yang meliputi PAD direncanakan Rp114 miliar lebih menjadi Rp85 miliar lebih, Dana Perimbangan direncanakan Rp518 miliar, terealisasi Rp518 miliar lebih dan Lain-lain Pendapatan yang syah direncanakan Rp40 miliar, terealisasi Rp40 miliar.

“Sedangkan belanja daerah pada tahun 2019 sebesar Rp669.581.285.961,95 berubah menjadi Rp645.978.181.503,08. Yang terdiri dari belanja langsung yang seharusnya Rp379 miliar berubah menjadi Rp362 miliar, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp1.581.082.897,37, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumya sebesar Rp1.154.039.045,37 dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar Rp427.043.851,74. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar nol rupiah. Dengan demikian pembiayaan netto atau defisit sebesar Rp1.581.082.897,11,” terang Walikota.

Menurut Walikota Sibolga, Penyebab defisit tersebut, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sejak 2016 hingga tahun 2019 tidak pernah mencapai target, sementara pembiayaan 100 persen terealisasi. Kemudian adanya dana DAK yang hingga saat ini belum terealisasi, serta banyaknya dana bagi hasil yang tidak terealisasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Usai pembacaan Ranperda PAPBD 2019, Walikota Sibolga Drs SYarfi Hutauruk menyerahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Tonny Agustinus Lumban Tobing SE.

“Dengan demikian, setelah diterimanya Ranperda ini, diharapkan seluruh Anggota DPRD dapat menyelesaikan pembahasan, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda,” jelas Ketua DPRD Sibolga, sambil mengetuk palu, menutup sidang paripurna DPRD Sibolga. (nt)

Bagikan: